Opini: Solusi Permasalahan Pendaftaran Haji Indonesia

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan total penduduk muslim sebanyak 85 % dari jumlah warga negara, Indonesia mengirimkan 211.000 calon jamaah haji reguler setiap tahunnya ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji. Belum lagi untuk haji khusus dimana pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menyediakan 17.000 visa bagi jamaah haji khusus dari Indonesia setiap tahunnya.

Minat masyarakat yang terus meningkat untuk menjalankan ibadah haji menimbulkan banyak peluang bagi beberapa pihak. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan travel perjalanan haji khusus yang berdiri di setiap kota di Indonesia. Begitu juga dengan lembaga keuangan seperti bank. Bank, dengan memanfaatkan perannya sebagai lembaga intermediasi, menangkap peluang untuk membantu masyarakat yang memiliki keinginan kuat beribadah haji namun belum memiliki dana yang cukup, mengeluarkan produk dana talangan haji untuk mempermudah masyarakat mendapatkan porsi haji reguler.

Dengan persyaratan yang relatif mudah, masyarakat banyak memanfaatkan dana talangan haji yang disediakan oleh bank. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah semakin panjangnya waiting list keberangkatan jamaah haji reguler. Sebagai contoh, untuk Propinsi Sumatera Selatan saja, jika seseorang mengambil porsi haji reguler pada hari ini, maka ia baru akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021. Belum lagi untuk propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan yang waititng list keberangkatan mencapai lebih dari 10 tahun. Travel atau biro perjalanan haji khusus pun saat ini tidak berani lagi menjanjikan calon jamaahnya berangkat di tahun yang sama dengan tahun pendafaran dan biasanya memastikan calon jamaah baru berangkat 1 atau 2 tahun setelah waktu pendaftaran.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Mengenai begitu lamanya daftar tunggu untuk berangkat, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengajukan penambahan kuota jamaah haji kepada Kerajaan Saudi Arabia. Lalu, yang menjadi pertanyaan serius, bagaimana dengan pengelolaan dana pendaftar haji yang tersimpan di rekening Kementerian Agama?

Untuk diketahui, agar seseorang bisa terdaftar sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji, ia harus menyediakan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Bayangkan, jika propinsi A memiliki 10 kabupaten kota dengan setiap kabupaten kota memiliki 200 calon jamaah haji setiap tahunnya. Sedangkan waiting list untuk propinsi tersebut adalah 5 tahun, berapa dana setoran awal yang disumbangkan oleh propinsi tersebut? Dan asumsikan saja kondisi yang terjadi di Propinsi A juga terjadi di 32 propinsi lainnya di Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya dana masyarakat yang tersimpan. Lalu, bagaimana dengan pengelolaannya?

Sejak tahun 2011, Kementerian Agama RI menginvestasikan dana haji yang tersimpan ke dalam Sukuk (Obligasi Ritel berbasis syariah). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan bagi hasil dari investasi tersebut walaupun Kementerian Agama berdalih bagi hasil dipergunakan untuk peningkatan kualitas layanan jamaah haji di tanah suci. Lalu, siapa yang berani menjamin hal ini tidak beresiko menimbulkan tindak pidana korupsi?

Menurut wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas, saat ini terjadi penggelembungan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sebesar 38 triliun rupiah dengan bunga atau bagi hasil sebesar 1,7 triliun rupiah. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengapa Kementerian Agama tidak pernah terbuka mengenai dana haji yang tersimpan. Transparansi adalah sesuatu yang sangat ditunggu oleh masyarakat di saat semakin menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah terlebih jika sudah menyangkut masalah uang. Perlu dipertanyakan mengapa bisa terjadi penggelembungan dana BPIH yang begitu besar. Padahal, di tingkat paling bawah (di perbankan), pengawasan aliran dana setoran awal untuk pendaftaran porsi haji dilakukan dengan sangat ketat hingga melibatkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk pengauditan secara berkala.

Menurut saya, hanya ada dua solusi untuk permasalahan di atas. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia harus berani mengumumkan ke publik dana yang masuk dan keluar untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji. Adakan transparansi yang benar-benar terbuka ke masyarakat dengan mengumumkan laporan keuangan penyelenggaran ibadah haji setiap tahunnya di media massa. Jika perlu, libatkan pihak eksternal dari dalam atau luar negeri yang berkompeten untuk melakukan rekonsiliasi serta audit keuangan dana  penyelenggaraan haji. Kedua, menghentikan sementara atau moratorium pendaftaran ibadah haji reguler selama beberapa tahun ke depan. Moratorium ini dilakukan untuk mencegah semakin membengkaknya penggelembungan dana haji dan juga mencegah semakin panjangnya antrian keberangkatan.

Jika ada solusi lain yang lebih baik, silahkan saja dilakukan oleh pemerintah. Semua dilakukan untuk menghindarai prasangka buruk yang dalam Islam jelas dilarang terhadap sesama muslim yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji. Dan untuk meminimalisir sekecil mungkin potensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Wallahualam Bishawab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s