Ironi Penegakan Hukum

Masih segar diingatan, seorang pemuda berinisial AAL yang divonis 5 tahun penjara karena mencuri sandal. Atau kasus yang menimpa seorang nenek di Banyumas karena mencuri 3 buah kakao dan divonis 1,5 tahun penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dua kasus hukum yang sampai hari ini akan selalu melekat diingatan warga negara Indonesia dan masih banyak kasus hukum yang menimpa rakyat kecil di Indonesia dan dianggap tidak adil bagi sebagian orang.

Masih ingatkah kita dengan kasus skandal Bank Century yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah? Kasus yang menyita tenaga dan biaya anggota dewan serta seluruh rakyat Indonesia ini menguap bagai embun pagi yang disinari mentari. Kasus yang konon melibatkan sejumlah nama terkenal ini terkesan lambat dalam penyelesaiannya. Atau, bagaimanakah keseriusan para penegak hukum dalam mengungkap kasus wisma atlet yang melibatkan pihak dari partai penguasa?

Janggal rasanya melihat penegakan hukum di negeri ini. Indonesia yang menamakan dirinya sebagai negara hukum seolah tidak berdaya menegakkan hukum yang benar-benar adil. Terkesan lamban jika harus menyelesaikan kasus hukum yang menyangkut nama-nama besar. Ambil contoh, adanya temuan PPATK mengenai rekening gendut sejumlah petinggi Polri sampai detik ini belum terdengar bagaimana tindak lanjut dari temuan tersebut. Apalagi, sejumlah individu yang disinyalir terlibat saat ini sudah menempati posisi baru di institusinya. Bandingkan dengan pengusutan rekening seorang pegawai negeri golongan 3C yang diduga memiliki kekayaan senilai 60 miliar rupiah. Tidak lama bagi aparat penegak hukum untuk menjerat dengan enam pasal sekaligus setelah PPATK merilis rekening mencurigakan milik yang bersangkutan.

Penegakan hukum dilambangkan oleh sebuah simbol dimana seorang wanita ditutup matanya dan mengangkat sebuah timbangan yang seimbang. Dalam mitologi yunani simbol tersebut lebih dikenal sebagai sosok seorang Dewi Themis, lambang dari hukum, keadilan dan peradilan. Dewi Themis sendiri mengartikan seseorang yang menegakkan keadilan tanpa melihat siapapun orangnya. Dengan kata lain, keadilan itu sama, untuk siapa saja kedudukannya sama di depan hukum tanpa melihat status sosial seseorang.

Negara ini menamakan dirinya sebagai negara hukum (rechtstaat) yang artinya keadilan harus ditegakan tanpa harus peduli siapa yang salah. Namun nyatanya, negara ini masih negara machstaat atau negera kekuasaan. Siapa yang berkuasa, maka dia yang mengendalikan semuanya dan menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Begitu naif jika penegakan hukum masih saja tebang pilih. Ironi rasanya melihat negara yang menamakan dirinya negara hukum dan berteriak keadilan harus ditegakkan namun tidak dapat berlaku adil untuk rakyatnya. Semoga masih banyak orang-orang di negara ini yang menggunakan hatinya untuk menegakkan hukum yang benar-benar adil dan tidak berpihak kepada golongan yang berkuasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s